Sumber : Harian SIB
Pihak PT Aqua Farm yang kalau tidak salah sudah beroperasi selama 10 tahun belum memiliki dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (DPPL) atau yang lebih dikenal awam sebagai amdal. Pernah kita tanyakan dan mereka akui masih tahapan proses. Seharusnya sekarang PT Aqua Farm harus sudah melengkapinya. Namun apakah propinsi sudah menyetujuinya, kita belum mendapat kabar.
Belum adanya DPPL PT Aqua Fram itu dikatakan Kadis Lingkungan Hidup Samosir Darwin Harianja, Kamis (12/11) kepada SIB. Menurutnya setiap perusahaan harus memiliki DPPL seperti yang dituntut UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Jika PT Aqua Farm sudah memiliki DPPL, maka kita akan tanyakan lagi mana bentuk kepedulian perusahaan ke daerah ini dalam bentuk coorporate social responsibility (CSR). Dana CSR harus diberikan kepada daerah tempat perusahaan atau wilayah kerja perusahaan. Selama ini kita tahu seperti dana CSR dari PT.TPL, jelas Darwin.
Sejak Darwin menjadi Kadis Lingkungan Hidup, kritiknya kepada perusahaan bergerak dibidang pembesaran ikan nila itu cukup lumayan. Tidak tanggung-tanggung beberapa ahli juga disertakan. DPRD Samosir juga turut meberikan perhatian serius. Hasilnya, sudah ada perbaikan dibeberapa lokasi PT Aqua Farm seperti di Pangambatan, Hutaginjang dan Silima Lombu.
Selain PT Aqua Farm ternyata masih banyak perusahaan lain tidak memiliki DPPL ataupun UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pengendalian Lingkungan). Bahkan tambang galian C PT TPL di wilayah Samosir belum memiliki UKL/UPL.
Kita sudah pernah tegur PT TPL terkait itu. Mereka belum memenuhinya, padahal alat berat mereka masih bekerja di quary mereka di Desa Huta Ginjang Tele. Jika mereka tidak pedulikan, sesuai UU No 32 Tahun 2009, kegiatan mereka dapat dihentikan, papar Darwin.
Tidak hanya untuk perusahaan besar UU itu juga harus dipatuhi usaha kecil, perhotelan bahkan perkantoran pemerintah. Untuk perusahaan skala kecil Darwin sudah menegur pemilik ternak Babi di Desa Rianiate.
Peternak Babi di Rianiate itu juga sedang kita minta UKL/UPL-nya. Pengakuan mereka sedang dalam proses. Namun jika sampai tahun ini belum ada, wajib kita laporkan untuk audit lingkungan. Hal itu juga didukung oleh Pergub No 1 Tahun 2009 tentang baku mutu air Danau Toba, kata Darwin.
Perusahaan lain yang sudah ditegur Darwin, Saw Mill di Sitonggi-tonggi yang belum dilengkapi UKL/UPL dan hotel. Selain itu RS Pangururan dan Perkantoran Bupati Samosir juga diminta melengkapi UKL/UPL sesuai UU No 32 Tahun 2009. (T12/o)
semenjak berdirinya Pt.Aquafarm di kab;Tobasa,sesungguhnya sudah menimbulkan kontroversi,yg mana perusahaan trsbt sudah menimbulkan pencemaran yg sgt parah di danau toba.Sebagai salah satu contoh,setiap lokasi kerambah atau penduduk setempat menyebutnya proyek Aquafarm(AFN) pasti airnya tidak steril lagi,itu disebabkan banyaknya timbunan plastik bekas bungkus pakan ikan,belum lagi sisa sisa pakan ikan yang mengapung di seputar lokasi.tetapi yg membuat saya heran ko masih bertahan sampai skrg,padahal 5 thn terahir saya sering mewawancarai karyawan dilokasi trsb,setelah saya telusuri ternyata perusahaan trst tidak mematuhi uu tenaga kerja,sering mem-PHK karyawannya tanpa alasan yg pasti,serta melarang setiap karyawannya utk berserikat,yg lebih parahnya lagi baru baru ini perusahaan tersebut memaksakan karyawan yg sedang sakit parah utk bekerja,padahal sikaryawan yg berinisial M.N tersebut sudah 10 thn bekerja.Anehnya pihak perusahaan memaksa si karyawan trsb megundurkan diri,bukannya menyuruh berobat kerumah sakit yg lebih layak.Dan hanya berselang 3 bln si karyawan tersebut meninggal dunia.saya sebagai pecinta danau toba menghimbau kpd para penentu kebijakan di sekitar sumatra utara khususnya,Tobasa dan simalungun,tolong ditinjau kembali keberadaan perusahaan trsb,tlglah dicontoh sikap pemimpin TAPUT dan HUMBAHAS yg menolak keras keberadaan perusahaan trsb. SEKIAN DAN TERIMAKASIH.
Bos…. !!!!!kenapa setiap comment pembaca,tidak direspon atau ditampilkan ????