Sumber : Batak Pos Online

Dewan Etik Save Lake Toba Community (SLTC) kagum melihat semangat kerja petani di Kabupten Simalungun yang terus menerus berhasil memperjuangkan daerah itu menjadi daerah lumbung beras terbesar di Sumatera Utara (Sumut), namun semangat juang petani ternyata tidak didukung oleh infrastruktur jalan yang memadai. Akibatnya petani di kabupaten itu menjadi sangat dirugikan.

Ketua Dewan Etik SLTC, Parlindungan Sinaga yang juga putra daerah Simalungun mengatakan itu di sela-sela kunjungan sosialnya yang datang khusus meninjau kehidupan  petani Simalungun bersama  wartawan, Senin (25/1).

“Petani Simalungun adalah pejuang swasembada pangan, tapi kenapa mayoritas petani kita hidupnya masih saja miskin?” katanya nada prihatin.

Menurutnya, banyak faktor yang menyebabkan hidup petani kita tidak sejahtera. Paling utama adalah masih kurang diperhatikannya persoalan infrastruktur jalan yang seharusnya menjadi prioritas utama yang harus sesegera mungkin dituntaskan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Panjang jalan di Simalungun katanya sangat berpotensi besar meningkatkan kehidupan petani yang berdomisili di 31 kecamatan yang ada di kabupaten itu. Sepertinya panjang jalan negara mencapai 90.000 km, panjang jalan provinsi kurang lebih 239.660 km dan panjang jalan kabupaten mencapai 1.983.897 km sebagaimana tercatat dalam data statistik.

Namun kenyataan di lapangan, kondisi jalan-jalan tersebut masih sangat memprihatinkan. Padahal infrastruktur jalan menjadi prioritas utama yang seharusnya dipikirkan pemerintah untuk memacu percepatan pembangunan sektor agribisnis demi kesejahteraan petani. Tapi karena kondisi infrastruktur jalan masih sangat memprihatinkan, sudah pasti petani menjadi  sangat dirugikan disebabkan cost untuk mengangkut hasil bumi ke pasar akan membengkak.

Putra daerah yang kini jadi pengusaha di Jakarta itu juga mengatakan, jika kondisi infrastruktur ini tidak menjadi prioritas kerja pemerintah, dia khawatir perekonomian petani akan semakin terpuruk. Jika sudah begini produksi pertanian akan terancam. Padahal, produksi berbagai jenis tanaman pangan di Simalungun sejak dulu sampai sekarang sangat menggiurkan.

Seperti halnya, produksi padi sawah mencapai rata-rata 417.416 ton dari luas panen sekitar 82.541 hektare (ha), sedangkan produksi padi ladang mencapai sekitar 64.201 ton dengan luas panen mencapai 24.393 ha.

Demikian juga jagung produksinya sekarang mengalami peningkatan mencapai hampir 100 persen (menyusul konversi lahan tanaman pangan) hingga mencapai kurang lebih 900.000 ton, produksi ubi kayu mencapai 250.000 ton, ubi jalar mencapai sekitar 57.000 ton belum lagi kacang kedelai, kacang hijau, kacang tanah, dan berbagai jenis tanaman pangan lainnya. Tingkat produksinya menjadi semakin besar jika didukung infrastruktur jalan yang otomatis akan meningkatkan semangat petani untuk lebih giat bekerja.

Faktor lain yang menurutnya paling memprihatinkan adalah masih belum mampunya pemerintah otonomi Simalungun menjamin harga jual hasil pertanian. Akibatnya, petani gurem yang mayoritas menghuni bumi Simalungun akan selalu menjadi pihak yang sangat dirugikan.

Dia mencontohkan, pada saat musim tanam, petani gurem di Simalungun selalu saja kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi maupun bibit berkualitas dengan harga yang berpihak pada petani.

Paling menyakitkan lagi, ketika musim panen tiba, harga jual hasil bumi yang dipanen petani justru anjlok. Paling diuntungkan di sini adalah para pengijon atau tengkulak. “Petani kecil akan selalu menjadi korban permainan mafia pertanian. Pelakunya cenderung adalah para pemilik modal. Semua ini bisa terjadi tak lain karena kurangnya perhatian pemerintah,” kata Parlindungan. (Herman Maris)